[SALAH] “Presiden Prancis, Macron meminta maaf dan berjanji membantu pendirian sekolah Turki di Prancis”

Hingga saat ini, rencana pendirian sekolah Turki itu belum disetujui oleh pemerintah Prancis dengan alasan prinsip-prinsip sekuler negara tersebut.

Selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI
============================================
Kategori : Konten yang Menyesatkan
============================================

Akun Abu Jibril (fb.com/abu.jibril.16503323) mengunggah sebuah gambar tangkapan layar artikel berjudul ““Presiden Perancis Melarang Pendirian Sekolah Turki di Negaranya, Erdogan Balas dengan Tegas” yang dimuat di situs Suara Lira pada 30 Juli 2019.

Berikut kutipan artikel yang diunggah oleh akun tersebut:

“Presiden Prancis Emmanuel Macron kemarin mengeluarkan larangan pendirian sekolah Turki di Prancis. Merespon hal itu, setengah jam kemudian, Presiden Turki Erdogan mengeluarkan perintah penutupan semua sekolah prancis di Turki. Kurang lebih 70 sekolah. Beberapa menit kemudian, Presiden Macron menarik kembali keputusannya, meminta maaf kepada rakyat Turki, dan berjanji membantu menyediakan semua fasilitas untuk kepentingan pendirian sekolah Turki di Prancis. Erdogan dilawan! Presiden Erdogan mengajarkan Macron dan rakyat Prancis makna kemanusiaan dan makna menghargai hak asasi semua manusia di muka bumi. Presiden Turki mengajarkan Izzah ummat islam kepada para pemimpin negeri islam yang terus membebek ke yahudi.*** Sumber : Turki al-Yaum”

Sumber :
https://archive.md/079TP (Arsip postingan)
https://archive.md/WEMMH (Arsip artikel)

============================================

PENJELASAN

Berdasarkan hasil penelusuran Tim CekFakta Tempo, klaim bahwa Presiden Prancis, Macron menarik kembali keputusannya, meminta maaf kepada rakyat Turki, dan berjanji membantu menyediakan semua fasilitas untuk kepentingan pendirian sekolah Turki di Prancis adalah klaim yang salah.

Faktanya, hingga saat ini, rencana pendirian sekolah Turki itu belum disetujui oleh pemerintah Prancis dengan alasan prinsip-prinsip sekuler negara tersebut.

Bahkan, dalam situs Al Yaum yang diklaim sebagai sumber informasi itu, juga tidak ditemukan informasi tersebut saat Tempo memasukkan kata kunci “Presiden Prancis Izinkan Turki Buka Sekolah” dalam bahasa Arab di kolom pencarian situs tersebut.

Tempo pun menghubungi Dandy Koswaraputra, Kepala Anadolu Agency Indonesia, kantor berita milik pemerintah Turki di Indonesia, yang menanyakan informasi itu kepada para jurnalis Anadolu, baik di Turki maupun di Eropa. Hingga saat ini, tidak ada informasi lebih lanjut mengenai rencana pendirian sekolah Turki di Perancis. Tidak ada pula penutupan sekolah Prancis di Turki.

Pada akhir Mei 2019, Turki memang berencana mendirikan sekolah menengah di Prancis. Mereka telah mengirimkan delegasi untuk mewujudkan rencana itu. “Orang-orang Prancis mendapat tekanan di Istanbul dan Ankara oleh kekuatan Erdogan, yang berupaya mendirikan sekolah-sekolah Turki di Prancis,” ujar sumber yang diwawancarai oleh Le Point.

Namun, keinginan Turki membuka sekolah di Prancis itu belum menemui titik temu dan membuat keresahan baru dalam hubungan kedua negara. “Kami telah melakukan pembicaraan dengan pemerintah Prancis untuk membuka sekolah-sekolah yang dikontrol Turki di Prancis selama beberapa tahun terakhir, tapi pembicaraan belum membuahkan hasil,” kata seorang pejabat Turki yang akrab dengan negosiasi tersebut kepada Xinhua.

“Negosiasi dilakukan atas dasar bahwa Prancis memiliki sekolah di Turki selama bertahun-tahun, dan kami mencari timbal balik untuk praktik ini,” ujar pejabat itu.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Prancis Jean-Michel Blanquer mengatakan bahwa pemerintah tidak mendukung gagasan Turki membuka sekolah menengah di Prancis. Blanquer mengisyaratkan bahwa Turki ingin membawa ideologinya ke Prancis melalui sekolah-sekolah itu.

Dilansir dari Euronews, yang mengutip seorang pejabat Kementerian Pendidikan Prancis, Turki mengancam akan melakukan hal yang sama pada sekolah-sekolah Prancis di Turki jika Prancis menciptakan masalah dalam pendirian sekolah-sekolah Turki di sana. Prancis menolak inisiatif ini dengan alasan prinsip-prinsip sekuler negara tersebut, dan sejak saat itu Ankara menunjukkan tekanan terhadap sekolah-sekolah Prancis di Turki.