Sekadau Hilir, Kominfo Sekadau – Pemerintah Kabupaten Sekadau melalui Tim Koordinasi SPBE melaksanakan rapat guna membahas hasil pemantauan dan evaluasi (tauval) SPBE tahun 2022 serta pelaksanaan tauval SPBE tahun 2023. Asisten Administrasi Umum, Sapto Utomo yang juga bertindak sebagai Wakil Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Sekadau memimpin jalannya rapat di Ruanga Rapat Asisten Adminsitrasi Umum pada Senin, 26 Juni 2023.
Dalam rapat ini, Tim Koordinasi SPBE melakukan evaluasi terhadap hasil tauval SPBE tahun 2022 dan melakukan pembahasan perubahan Peraturan Bupati terkait SPBE. Hasil tauval SPBE tahun 2022 menunjukkan penurunan nilai indeks SPBEdibandingkan dengan tahun sebelumnya, terutama dalam domain manajemen dan tata kelola.
Pimpinan Rapat, Sapto Utomo, menyampaikan arahan penting dalam rapat tersebut, “Perlu melakukan Reviu secara berkala terhadap seluruh domain SPBE dan akselerasi RB Tematik dalam ekosistem SPBE untuk memberi dampak terhadap masyarakat dan iklim investasi.”.
Sapto Utomo juga memberikan arahan untuk mengimplementasikan kebijakan yang sudah ada dalam peraturan, serta berkolaborasi dengan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tujuan tersebut tercapai.
Pedoman baru tauval SPBE tahun 2023 memerlukan penyesuaian program kerja Tim Koordinasi SPBE dan penambahan anggota Tim Asesor yang terkait dengan penanganan RB Tematik. Guna meningkatkan nilai indeks SPBE perlu melakukan reviu terhadap domain kebijakan, khususnya perubahan Peraturan Bupati.
Dalam rapat ini Tim Koordinasi SPBE memutuskan untuk segera melakukan rapat tim asesor guna memperkuat pemahaman tugas dan fungsi masing-masing anggota tim. Pimpinan rapat menekankan sinergi dalam ekosistem SPBE dan pentingnya melibatkan berbagai aspek terkait.
Tim Koordinasi SPBE mengharapkan dengan adanya rapat koordinasi ini dapat meningkatkan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Sekadau. Dengan evaluasi yang dilakukan dan perubahan yang direncanakan, diharapkan terjadi peningkatan signifikan dalam indeks SPBE serta kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.